jump to navigation

property dan peran negara May 4, 2007

Posted by dirga primawan in negara dan politik.
trackback

oleh Bernadus Dirgaprimawan

Rabu 15 Maret 2006 

Harta Milik dan Peran Negara

menurut John Locke dalam  Second Treatise og Government


 

“Second Treatise” ini disusun oleh Locke  sebagai suatu usaha untuk membenarkan usaha kelompok Whig[1] dalam menentang Charles II dan kemudian terhadap James II. Locke adalah seorang asisten dari tokoh Whig yang terkemuka, yakni Lord Ashley. Dalam tulisan itu, Locke menekankan bahwa otoritas yang dipunyai pemerintah itu sebetulnya berasal dari kekuasaan para warga yang dititipkan dan dipercayakan untuk dipakai oleh pemerintah. Otoritas ini bersifat terbatas, yakni hanya mencakup usaha-usaha untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan harta para warga.  Tulisan ini ditujukan sebagai perlawanan terhadap Patriarcha yang disusun oleh Robert Filmer. Filmer mau menunjukkan bahwa kekuasaan raja itu memang bersifat absolut.  Menurutnya, otoritas pemerintah itu berasal dari kepemilikan raja atas segenap teritori dan orang-orang yang bermukim di dalamnya. Pemerintah adalah lembaga yang dibuat raja untuk mengelola milik pribadinya, yakni teritori dan orang-orang di dalamnya. Karena otoritas pemerintah itu tidak berasal dari warga, maka raja tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga. Adalah wajar pula kalau monarki absolut itu mendahulukan kepentingan raja daripada kepentingan warga.

Terhadap pandangan Filmer tersebut, Locke dalam Second Treatise justru mengedepankan milik pribadi para warga. Sebetulnya Locke menggunakan istilah “milik pribadi” yang berbeda dengan pemahaman Filmer. Bagi Filmer, milik pribadi berarti harta pribadi, sedangkan bagi Locke “milik pribadi” diartikan sebagai kebebasan, kehidupan, dan harta pribadi pula. Bagi Locke, pemerintah atau negara itu  bukanlah lembaga pengelola harta milik raja, melainkan lembaga pelindung harta milik warga. Untuk itu,  Locke berusaha membuktikan bahwa kebebasan, kehidupan dan milik (harta pribadi) yang ada pada warga itu tidaklah berasal dari pemberian raja ataupun pada belas kasihan  raja. Karenanya, pertama-tama Locke  menunjukkan bahwa kehidupan yang dimiliki individu itu tidak berasal dari manusia lain, melainkan dari Tuhan. (par 6).  Locke tidak menjelaskan secara definitif tentang apa itu kehidupan, tetapi rupanya kehidupan adalah untuk menyebut juga tentang tubuh.  Apabila dikatakan bahwa kehidupan  itu berasal dari Tuhan maka tubuh pun demikian sehingga individu itu mempunyai hak eksklusif atas tubuhnya sendiri. Kepemilikan atas tubuhnya sendiri ini adalah sah, meskipun orang lain di sekitarnya setuju atau tidak karena pemberian Tuhan itu tidak memerlukan persetujuan dari orang lain.  Seorang warga berhak mengklaim bahwa ia merupakan pemilik tunggal atas tubuhnya sendiri.

Locke juga mengatakan bahwa “kebebasan” yang diperoleh individu itu tidak berasal dari manusia lain melainkan langsung dari Tuhan.  Bebas dalam arti bebas untuk melakukan segala sesuatu yang tidak dilarang dalam peraturan (par 22).  Peraturan bisa berupa hukum alam dalam konteks state of nature. Dalam lingkup kenegerian (political society) peraturan itu adalah hukum positif yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Terkait dengan harta milik, Locke mengatakan bahwa harta yang dimiliki individu itu tidak berasal secara langsung dari Tuhan ataupun merupakan berkat yang sudah jadi melainkan terbentuk sebagai hasil kerjanya .  Harta  pada awalnya itu  berasal dari kerja seseorang, kalau bukan dari kerja saya, tentu ada kaitannya dengan kerja dari orang yang berkaitan dengan saya. Filmer berpandangan bahwa harta pribadi yang dimiliki para warga itu hanya bisa berasal dari pemberian raja.  Locke menunjukkan bahwa sebenarnya seorang raja tidak punya hak atas harta pribadi para warga  dimana raja dengan begitu saja menggunakan dan mengambil alih harta seorang warga tanpa meminta persetujuan darinya terlebih dahulu. Dalam par. 27, dinyatakan dengan jelas bahwa tak seorang pun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri. Kerja tubuhnya dan karya tangan-tangannya merupakan miliknya sendiri. Lebih lanjut, Locke menerangkan bahwa Tuhan itu memberikan bumi kepada segenap manusia untuk digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Bumi menyediakan tumbuhan dan binatang yang dapat mereka konsumsi (par. 26). Semuanya itu adalah milik bersama.  Namun sebelum seseorang dapat mengkonsumsi sebagian dari milik bersama ini secara sah, ia terlebih dulu harus mengubah yang sebagian itu menjadi milik pribadinya, dan caranya adalah dengan kerja, usaha.  Dalam hal in, Locke mau menunjukkan bahwa kerja individual itu memungkinkan terbentuknya kepemilikan pribadi atas suatu benda yang tadinya merupakan milik bersama umat manusia, tanpa perlu meminta ijin dari orang lain ataupun mengadakan perjanjian sosial terlebih dulu.

Ketiga hal yang diterangkan oleh Locke tersebut (hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu) sebetulnya sudah ada dalam keadaan alamiah (state of nature). Namun meskipun manusia dalam keadaan alamiah memiliki hak semacam itu, ia merasa sangat tidak pasti dalam menikmati hak itu, karena ia selalu saja terancam oleh serangan orang-orang lain. Dalam keadaan alamiah, setiap orang itu sama sebagai raja seperti dirinya, dan tidak secara cermat memperhatikan kepantasan dan keadilan. Dengan demikian kesenangan akan harta miliknya yang dipunyainya dalam keadaan ini sangatlah tidak pasti dan tidak tentu. Karenanya, untuk saling melindungi hidup mereka, kebebasan mereka dan harta milik mereka, manusia berupaya dan siap untuk mengikatkan dirinya dengan manusia-manusia lainnya (par. 123).

Kemudian pada paragraph 124, dikatakan bahwa tujuan agung dan utama mengapa manusia berkumpul membentuk negara dan menundukkan diri di bawah sebuah pemerintahan adalah pemeliharaan milik mereka.  Locke mau menunjukkan bahwa kekuasaan para warga yang mereka delegasikan melalui perjanjian asali untuk tujuan yang terbatas, yakni menciptakan situasi sosial yang aman dan damai memungkinkan para warga menikmati milik pribadi (kehidupan, kebebasan, dan harta pribadi) mereka secara tenang.

Setiap negara itu pada awalnya terbentuk sebagai hasil perjanjian asali yang diadakan oleh beberapa orang yang setara. Perjanjian asali ini menetapkan bahwa orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut sepakat untuk mengangkat beberapa orang menjadi atasan mereka dan dengan hak untuk membuat hukum positif dan memerintah berdasar hukum tersebut. Mengapa mereka membuat perjanjian asali tersebut dapat dicari jawabannya pada apa yang terjadi sebelum perjanjian asali dibuat. Pada saat itu, mereka hidup dalam situasi social yang anarkis (tanpa pemerintahan) atau dengan kata lain berada dalam state of nature. Keadaan ini sebetulnya cukup baik tetapi terjadi juga ketidaknyamanan. Karenanya mereka keluar dari keadaan alamiah tersebut dan masuk dalam keadaan yang baru dimana mereka tunduk pada pemerintah yang diakui bersama dan terikat pada hukum positif. Ketidaknyamanan itu berupa tidak adanya hukum yang baku, sistematis dan diakui yang melalui persetujuan bersama dianggap dan diakui oleh semua orang sebagai norma untuk yang adil dan tak adil dan sebagai tolok ukur umum untuk memutuskan pertengkaran mereka. Manusia tetap dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri (par. 124) . Selain itu, dalam keadaan alamiah, tidak ada hakim yang diakui dan tak memihak untuk memutuskan segala pertengkaran dengan otoritas menurut hukum yang baku. Dalam keadaan itu, setiap orang adalah hakim sekaligus pelaksana hukum alam, namun mereka memihak diri mereka sendiri (par. 125). Dalam keadaan alamiah, juga sering tidak ada kekuasaan untuk memberikan pegangan bagi putusan yang adil, untuk mendukung putusan itu dan memastikan pelaksanaan putusan itu (par. 126). Karenanya, manusia perlu menyerahkan kebebasan alamiahnya dan mengikatkan diri pada belenggu-belenggu masyarakat sipil. Hal ini terletak pada konsensus dengan orang-orang lain untuk berkumpul dan bersatu menjadi sebuah masyarakat dengan tujuan untuk hidup bersama yang nyaman, aman dan damai, dengan menikmati hak milik mereka dengan aman dan dengan keamanan yang lebih besar terhadap semua orang yang tidak termasuk di dalam komunitas itu.  Dengan demikian, pemerintah/negara mendapat otoritas untuk melakukan apa saja yang perlu demi terlidunginya milik pribadi para warga.  Ada dua hak istimewa yang dimiliki pemerintah yakni: hak untuk membuat hukum positif dan hak untuk menerapkan hukum positif dan menghukum  pelanggaran atasnya.  Ini dimaksudkan supaya tercipta kebaikan umum (public good), yakni situasi sosial yang damai dan aman, yang memungkinkan para warganya menikmati kehidupan, kebebasan, dan hara pribadinya dengan nyaman (par 135, 136). 

                  Meskipun demikian, saya memandang bahwa ada kelemahan dari pemikiran Locke tersebut. Yang menonjol adalah mengenai keterkaitan antara kerja, harta milik dan peran negara. Dikatakan bahwa apa yang menjadikan sebagai hak milik adalah terkait dengan kerja. Dewasa ini, lapangan kerja sangatlah jarang dan orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Orang yang tidak mendapatkan pekerjaan lalu menjadi orang yang tidak mampu bersaing dalam mendapatkan harta milik. Negara dalam pandangan Locke tidaklah berurusan dengan mereka yang tidak punya pekerjaan dan harta milik. Selain itu, pandangan Locke bahwa negara berperan sebagai penjamin dan pemelihara harta milik warga, dalam prakteknya akan lebih menguntungkan bagi mereka yang punya harta maupun modal yang lebih besar ketimbang  orang miskin(yang lemah dan sedikit dalam pemilikan harta).Orang miskin menjadi semakin tertindas dan kalah dari mereka yang punya modal besar. Oleh karenanya, menurut saya, pandangan Locke tentang peran negara yang demikian ini tidaklah relevan untuk mengangkat dan memperjuangkan orang miskin ataupun mereka yang kalah modal dalam bersaing. Paham Locke yang demikian ini justru akan sangat menguntungkan bagi para kapitalis.

 

Sumber Pustaka:

 

Budi Hardiman, F., diktat Filsafat Politik, Jakarta, 2001.

Napitupulu, Maxim, Kaitan antara Milik Pribadi Warga dan Otoritas Pemerintah Menurut Pemikiran John Locke dalam Second Treatise of Government, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 1998.

The Philosophy of Locke and Hobbes: A Guide to Understanding the Classics, New York: Monarch Press, 1965.

 

 




[1] Istilah whig berasl dari bahasa Scots-Gaelic yang artinya “pencuri”. Istilah ini muncul dalam periode Exclusion Crisis (1679-1683). Istilah ini ditujukan untuk menyebut kepada sekelompok anggota Parlemen yang memperjuangkan prinsip supremasi Parlemen atas raja. Dikatakan pencuri karena mereka dipandang  sebgai kelompok yang hendak mencuri kedaulatan raja Inggris. Whig ini selalu mengutamakan kepentingan pemilik tanah besar dan pedagang besar ketika bertabrakan dengan kepentingan raja dan keluarganya.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: